tabloidbongkar. com -Penyaluran bantuan beras Bulog dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dikeluhkan warga miskin penerima manfaat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Mereka ditarik uang Rp 10 ribu untuk bantuan beras sebanyak 10 kg dari Bulog.
Penarikan uang dari penerima bantuan diungkap oleh sejumlah warga Desa Kalialang, Kecamatan Jatibarang, Brebes.
Warga di Desa Kalialang ini menjelaskan, penarikan uang itu dilakukan oleh perangkat desa sebesar Rp 10 ribu untuk biaya operasional pendistribusian bantuan pangan.
“Untuk ambil beras bantuan itu, saya dimintai Rp 10 ribu katanya buat ongkos lelah orang yang bongkar muat beras.
Uang diminta saat saya dapat undangan untuk pengambilan beras bantuan,” kata salah seorang warga penerima bantuan di Desa Kalialang, Kecamatan Jatibarang, Selasa (14/11/2023).
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Kalialang, Anas Fakih tidak menampiknya. Anas Fakih mengatakan pihaknya terpaksa menarik uang Rp 10 ribu karena untuk operasional pendistribusian bantuan.
Salah satunya untuk ongkos bongkar dari pihak pengirim.
Dia menambahkan,penarikan uang iuran ini dilakukan pada Kamis (9/11) pekan lalu saat membagikan kupon.
Menurutnya, tidak semua penerima bantuan dimintai uang tersebut.
“Setiap bantuan beras datang ke kantor desa, ada lima orang yang ikut mengirim menggunakan truk.
Satu orang sopir, dua orang tukang bongkar barang, dan dua orang bagian yang mencatat jumlah penerima.
Mereka minta uang lelah, sedangkan kami di pemerintah desa tidak ada anggaran untuk itu. Jadi dari desa terpaksa menariki Rp 10 ribu,” ungkap Anas Fakih di kantornya.
Anas Fakih menyebut, di desanya ada 122 kepala keluarga penerima bantuan beras. Data penerima bantuan diambil dari Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Dinas Sosial Brebes.
“Di desa ini ada 122 penerima, tapi tidak semua kami mintai karena kami juga tidak memaksa saat meminta. Hanya saja, pihak pengirim memang minta untuk ongkos lelah,” ungkap dia.
Terpisah, Kepala Gudang Bulog Cimohong Brebes, Dony Aji Setiawan saat dikonfirmasi mengatakan, dalam realisasi bantuan pangan ini, Perum Bulog merupakan penyedia barang sesuai instruksi dari pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Sementara untuk pendistribusian atau pengiriman bantuan kepada masing-masing desa dilakukan oleh pihak ketiga.
“Kalau biaya pendistribusian bukan ranah Perum Bulog. Kami hanya penyedia barang. Distribusi itu ranahnya PT JPL. Soal penarikan biaya itu juga terjadi di desa lainnya di Kecamatan Bulakamba juga,” ungkap Dony.
Sementara itu, Asisten II Sekda Brebes, Furqon Amperawan mengatakan, pendistribusian bantuan pangan dari Bapanas di Kabupaten Brebes melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) dengan Perum Bulog untuk mengawal pendistribusian. Sedangkan data penerima diambil dari data KPM dari Dinsos Brebes.
“Tujuan bantuan ini untuk stabilisasi harga beras. Bantuan sebesar 10 kg per KK dengan catatan gratis. Kalau soal biaya operasional pendistribusian kami tidak tahu menahu. Pendistribusian dari Perum Bulog dan pihak ketiga. Pemerintah lewat Bapanas sudah menjamin distribusi,” tandasnya.
Koordinator PT. Jasa Prima Logistik (JP Logistik) Bulog Jawa Tengah untuk wilayah Kabupaten Brebes, Salsa Bela WRP saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, JP Logistik merupakan pihak ketiga dari Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan dari Bulog ke desa/kecamatan. Terkait dengan permintaan biaya pengiriman, pihaknya akan melakukan evaluasi internal kepada driver maupun kuli panggul.
“Kami sudah membuat surat pemberitahuan untuk pemerintah desa bahwa untuk penyaluran bantuan pangan tidak diperkenankan untuk meminta biaya operasional kepada pemerintah desa. Kami akan melakukan evaluasi, ke depan jangan sampai terjadi lagi,” pungkasnya.(KY.tb)
