Sekolah Rakyat merupakan amanat Inpres No. 8 Tahun 2025 dan dirancang sebagai sekolah unggulan, bukan sekolah biasa. Fasilitas yang disiapkan mencakup asrama, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, dapur, ruang makan, hingga lapangan olahraga.
“Anak-anak akan mendapatkan laptop dan delapan stel pakaian. Orang tuanya kita berdayakan dan rumahnya kita benahi supaya perubahan ekonominya menyeluruh,” ujar Agus Jabo.
Pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui dua tahap, yakni sekolah rintisan menggunakan gedung Pemda dan kampus yang direvitalisasi, bekerja sama dengan Kementerian PU.
Untuk memastikan percepatan, Kemensos membentuk Satgas lintas kementerian dan melibatkan pemerintah daerah sejak penyediaan dokumen hingga pelaksanaan teknis di lapangan.
Ia juga menekankan bahwa seluruh program harus berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penerima tepat sasaran.
“Semua program harus berangkat dari data tunggal. Bupati dan wali kota harus proaktif melakukan ground checking agar penerima betul-betul keluarga desil 1,” katanya.
Dalam sesi dialog, para kepala daerah menyampaikan kesiapan dan progres masing-masing wilayah. Agus Jabo memastikan seluruh usulan Sekolah Rakyat akan ditampung.
“Semua usulan kami tampung. Bedanya hanya waktu pelaksanaan tahun ini atau tahun depan sesuai kesiapan dokumen, hasil asesmen teknis, dan ruang fiskal. Jangan tunda kelengkapan berkas, karena itu yang menentukan kecepatan eksekusi,” jelasnya.
Sebagai contoh daerah yang telah bergerak cepat, Kabupaten Sumbawa telah meluncurkan Sekolah Rakyat rintisan yang sudah berjalan, serta menyiapkan lahan permanen sekitar 10 hektare.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.
“Arah kebijakan kita jelas dari perlindungan menuju pemberdayaan. Sekolah Rakyat akan melahirkan anak-anak yang berdaya, sementara keluarganya kita dorong naik kelas punya penghasilan sendiri dan tidak lagi bergantung pada bansos,” tandasnya.
Audiensi dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong, Bupati Ngada Raymundus Bena, Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori, Sekda Parigi Zulfinasran Achmad, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Wawan Arianto, beserta jajaran terkait.(SP. Tb)
