tabloidbongkar. com -Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang melaksanakan HUT ke-80 RI digelar di Jakarta. Menurutnya, pelaksanaan upacara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur seperti di tahun sebelumnya hanya pemborosan di tengah upaya efisiensi anggaran.
Dia menjelaskan, walaupun pelaksanaan upacara berada di IKN, namun sumber daya manusia dan alat pendukung lainnya tetap didatangkan dari Jakarta. Hal itu, kata Dede Yusuf, membutuhkan anggaran lebih besar dibanding pelaksanaannya di Jakarta.
“Kita bayangkan efisiensi, ribuan orang harus diterbangkan ke sana di tengah anggaran yang saat ini kita lagi tahu kondisinya, menurut saya itu tidak akan efisien, tapi kalau dilakukan di sini itu akan efisien,” kata Dede Yusuf di Kompleks MPR/DPR RI, Senin (22/7/2025).
Dede Yusuf mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Perpres baru sebagai bentuk payung hukum pelaksanaan upacara 17 Agustus di Jakarta.
“Karena, kan, bagaimanapun di dalam Undang-undang Peringatan 17 Agustus harus dilakukan di kota-kota negara kecuali, tadi ada keputusan presiden, Perpres atau Kepres yang mengatakan untuk tahun ini dilakukan di Jakarta,” ucap dia.
Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa di internal partainya belum ada keputusan apa pun mengenai IKN. Dede menegaskan dukungan kepada Presiden Prabowo apa pun putusan yang dibuat mengenai IKN.
“Jadi, Demokrat prinsipnya, ketika nanti presiden sudah punya pemikiran dalam scope yang lebih luas tadi dari sisi efisiensi anggaran, dari sisi dan lain lain, tentu kami mendukung,” terangnya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah dan DPR sejauh ini masih mengikuti aturan yang termaktub di UU IKN. Termasuk mengenai anggaran pembangunan IKN tersebut yang saat ini tengah berjalan.
“Saya pikir setelah kita lihat-lihat juga di sana kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah,” katanya. (SP. Tb)
