tabloidbongkar. com -Sebagai kota yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi di Indonesia, DKI Jakarta menghadapi tantangan kompleks dalam upaya menanggulangi kemiskinan.
Berbagai faktor membuat kemiskinan menjadi begitu kompleks di Jakarta, dari laju urbanisasi, penetrasi kapital yang berkejaran dengan pemerataan, biaya hidup yang terus meningkat, serta faktor-faktor lainnya.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menangani permasalahan-permasalahan kompleks itu. Di bawah kepemimpinanannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya keras menanggulangi kemiskinan lewat program intervensi terpa
“Alokasinya sekitar Rp 18,96 triliun untuk pengentasan kemiskinan. Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia. Hanya ada di Jakarta dan besarnya luar biasa,” ucapnya saat membuka International Mayors Forum (IMF) 2024 di Grand Hyatt Hotel Jakarta, 2 Juli 2024 lalu.
Intervensi penanggulangan kemiskinan telah dilakukan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai program. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menyatakan, dalam upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat, pihaknya melakukan intervensi melalui bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) berjumlah Rp 300 ribu per penerima. Bantuan PKD ini terdiri Kartu Lansia Jakarta (KLJ) untuk lansia yang berusia 60 tahun ke atas, Kartu Anak Jakarta (KAJ) untuk anak usia 0-6 tahun, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) untuk penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.
“Bantuan sosial [PKD] ini telah berjalan dengan efektif guna menekan angka kemiskinan. Dikarenakan bansos PKD merupakan bagian dari kegiatan strategis daerah dengan rencana aksi penunjang penanggulangan kemiskinan,” ujar Premi
Berkat berbagai intervensi tersebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta memang telah menunjukkan tren penurunan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 464,93 ribu orang, menurun 12,9 ribu orang dibanding pada Maret 2023 yang mencapai 477,83 ribu orang.
Angka kemiskinan pada Maret 2024 kembali turun, setelah mengalami kenaikan akibat dampak COVID-19. Jika dilihat trennya, apabila dibandingkan dengan pada Maret 2021, saat angka kemiskinan mengalami kenaikan tertinggi yaitu sebesar 4,72 persen, angka kemiskinan Maret 2024 menurun sebesar 0,42 persen poin.
“Kalau dilihat secara makro, [program Pemprov DKI] itu berhasil, karena ada penurunan angka kemiskinan. Itu secara makro kuantitatif. Program-program selama ini dilakukan Pemprov efektif, meski masih bersifat jangka pendek,” kata pengamat kebijakan
Namun, untuk program jangka panjangnya, Trubus mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperbanyak program penciptaan lapangan pekerjaan. Contohnya di Jakarta banyak pusat perbelanjaan atau mal yang masih kosong. Sebaiknya itu diisi atau dialihkan kepada masyarakat untuk berusaha.
“Jadi, nanti selama satu tahun ditanggung oleh Pemprov, tidak ada pajak dan uang sewa. Kalau nanti sudah setahun, baru muncul sewa, secara bertahap 25, 75, sampai 100 persen. Jadi dikasih subsidi begitu,” tuturnya.(Red.tb)