tabloidbongkar. com -Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta unjuk rasa gabungan kelompok buruh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis ini (28/8/2025), dilaksanakan secara damai dan tidak ada pihak yang menunggangi.
“Jangan sampai ada yang menunggangi demo yang dilakukan secara baik oleh teman-teman buruh. Antisipasi jangan sampai saling tuduh,” ujar Sahroni.
Ia juga berpesan kepada para buruh untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban dalam melakukan aksinya.
Menurut dia, aspirasi perlu disalurkan secara bijak dan profesional, serta sesuai dengan aturan. Ketika waktunya sudah selesai, para buruh untuk meninggalkan lokasi secara damai.
“Sampaikan unek-unek untuk buruh se-Indonesia, apa yang disampaikan kepada kita, DPR, itu disampaikan secara profesional, bijak,” katanya.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) pada Kamis ini rencananya diikuti ribuan buruh dari kawasan Jabodetabek dan juga digelar serempak di daerah-daerah lain.
Aksi itu membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Mereka meminta agar Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.
Kedua, stop pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak tunjangan hari raya (THR), hapus pajak jaminan hari tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.
Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029. (ARD. Tb)
