tabloidbongkar. com -Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyoroti sejumlah instansi yang belum memaksimalkan kinerja anggaran untuk terpenuhinya kebutuhan hidup paling mendasar bagi masyarakat di wilayah Jakarta Utara.
“Masyarakat mengeluh karena belum terpenuhinya kebutuhan hidup yang paling mendasar itu wajar,” kata Heru saat kunjungan kerja di Rumah Susun Sederhana Sewa Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara, Kamis.
Heru mendapatkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kunjungan kerjanya itu.
Antara lain, fasilitas ekonomi masyarakat untuk berdagang menyambung hidup sehari-hari belum terpenuhi di Rusunawa Nagrak. Padahal penghuni di sana ada ratusan pengungsi dari warga eks-Kampung Bayam hingga Rusunawa Marunda Blok C yang kanopi betonnya ambruk.
Karena itu dia meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elizabeth Ratu Rante Allo untuk menindaklanjuti.
“Di tempat lama, tempat berdagang itu ada. Di sini belum, nanti difasilitasi ya,” kata Heru.
Selain itu, Heru juga meminta jajaran instansi terkait menindaklanjuti keluhan warga untuk terkoneksi dengan internet melalui sambungan nirkabel (WiFi). Itu diperlukan warga Rusun Nagrak untuk membangun ekonominya kembali di hunian baru setelah pengungsian.
Warga juga meminta dibangun sarana kesehatan anak dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan akses menuju satuan pendidikan lainnya lebih dekat serta tersedianya buku-buku untuk anak (Dinas Pendidikan).
“Di dekat Rusun Nagrak sudah ada satu Puskesmas, mungkin masih kurang. Karena di sini ada 14 gedung (tower), masih kurang kalau satu,” kata Heru.
Warga juga mengeluhkan layanan Bank DKI yang belum sepenuhnya bisa mobile (bisa diakses dari bank mana saja). Padahal layanan Bank DKI dibutuhkan warga untuk mengisi token listrik.
“Nanti token listrik, katanya kalau Bank DKI masih kurang,” kata Heru.
Selanjutnya terkait akses transportasi (Dinas Perhubungan) juga dirasa warga Rusunawa Nagrak masih terbatas.
Padahal para penghuni Rusunawa Nagrak ingin juga mengikuti gerakan “Ayo Naik Angkutan Umum” yang sudah dideklarasikan oleh jajaran Pemerintah Kota Jakarta Utara bersama TransJakarta pada 12 Oktober lalu.(SA.tb)
