tabloidbongkar.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan masih adanya persoalan serius dalam data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang harus dibenahi.
Karena masih banyak warga mampu, bahkan masuk kelompok ekonomi teratas tercatat sebagai penerima bantuan negara. Menkes menyebut, hasil pembersihan data menunjukkan ketidaktepatan sasaran PBI, terutama dari kelompok desil atas.
“Melihat bahwa ada data-data PBI yang masih kurang tepat, yang sebenarnya masuk di desil 10, 9 dan itu saya bisa,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (11/2/2026).
Budi menjelaskan, masih ditemukan warga dari kelompok ekonomi paling kaya yang justru masuk daftar penerima PBI. “Jadi memang dari data yang sudah di-clean up kemarin, Bapak Ibu lihat, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada,” ujar Budi.
Dari temuan tersebut terdapat 1.824 orang dari kelompok desil 10 yang masih menerima PBI. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kuota bagi masyarakat tidak mampu yang seharusnya berhak.
“Nah, kalau orang kaya yang 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI, akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk, karena PBI itu kan ada kuotanya sekitar 96,8 juta,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akan melakukan rekonsiliasi data lintas lembaga dalam waktu dekat. Tindakan ini akan dilakukan dalam waktu tiga bulan ke depan.
“Itu sebabnya kenapa dalam 3 bulan ke depan, keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS (Biro Pusat Statistik), Kementerian Sosial, dan Pemerintah Daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta, dari PBI menjadi tidak PBI,” ujar Budi.
Menurutnya, langkah ini penting agar kelompok ekonomi atas tidak lagi mengisi kuota PBI karena masih banyak masyarakat dari desil satu sampai lima yang belum masuk.
“Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana (PBI). Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI,” katanya.
Meski demikian, Budi memastikan proses perapihan data akan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu layanan kesehatan, khususnya bagi pasien dengan penyakit berat.
“Nah, itu kita akan rapikan, tapi itu 3 bulan ke depan saja, supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama masa transisi, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mampu agar mulai membayar iuran secara mandiri.
“Tapi dalam 3 bulan ini akan di-review dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa, ‘Hei, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS kan Rp42.000. Masa enggak bisa bayar Rp42.000 orang desil 10?’ Supaya apa? Supaya porsinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu. Nah, ini akan dilakukan dalam 3 bulan ke depan dan ini adalah salah satu keputusan dari rapat kemarin,” ujarnya.(SP.Tb)
