tabloidbongkar.com – Kementerian Sosial (Kemensos) siap menyalurkan bantuan sosial kebencanaan dan reguler bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra. Penyaluran dilakukan berbasis satu data tervalidasi untuk mempercepat rehabilitasi sosial dan pemulihan ekonomi warga.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menegaskan akurasi data menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan. Data awal disiapkan BNPB lalu ditetapkan pemerintah daerah dan divalidasi Kementerian Dalam Negeri.
“Yang paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan adalah soal data dan penyalurannya. Untuk bansos bencana, kita menggunakan satu data sebagai rujukan awal,” ucapnya dalam rapat Satgas pemulihan pascabencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Setelah data final tersedia, Kementerian Sosial langsung menyalurkan bantuan sesuai hasil validasi. Penyaluran dilakukan melalui bank milik negara atau PT Pos Indonesia sesuai kondisi daerah.
Kementerian Sosial menyiapkan pembiayaan santunan, jaminan hidup, hunian, serta pemberdayaan ekonomi keluarga terdampak. Total kebutuhan diperkirakan sekitar dua triliun rupiah dengan lebih dari enam ratus miliar sudah siap disalurkan.
Santunan telah diberikan kepada lebih dari seratus empat puluh ahli waris korban meninggal dunia. Bantuan bagi korban luka berat menunggu penetapan resmi dari kepala daerah setempat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menekankan bantuan sosial harus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Warga terdampak didorong masuk program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
“Pemberian bantuan ini untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, nantinya menyasar perputaran perekonomian warga,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad membuka rapat dan menerima laporan dari Koordinator Posko DPR. Laporan mencakup normalisasi sungai, pembukaan akses jalan, penyediaan hunian, serta pembersihan lingkungan.
“Banyak persoalan teknis di lapangan yang sebenarnya bisa diselesaikan cepat jika komunikasi terbangun. Melalui koordinasi lintas kementerian, banyak hal bisa kita selesaikan,” katanya.
Kemensos memastikan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, BNPB, dan pemerintah daerah terus dilakukan. Tujuannya agar bantuan sosial pascabencana berjalan tepat sasaran dan mendukung pemulihan kehidupan warga. (JA.tb)
