tabloidbongkar. com -Presiden Prabowo Subianto telah melantik Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri (wamen) di Istana Negara, Senin (21/10/2024). Selain itu, ada pula lima orang kepala badan setingkat menteri, satu ketua dewan, Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), beberapa staf khusus, penasihat presiden, dan beberapa utusan khusus presiden
Secara keseluruhan, Prabowo telah melantik 136 orang pejabat untuk menyokong pemerintahannya.
Presiden Indonesia ke-8 itu menyadari bahwa kabinet yang dibentuknya memang merupakan yang terbesar secara kuantitas dibandingkan pemerintah-pemerintah sebelumnya. Menurutnya, orang sebanyak itu memang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan Indonesia yang wilayahnya luas.
Prabowo memberi alasan dengan membandingkan luas wilayah Indonesia dan Eropa.
“Kita satu negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Saudara-saudara, kita seluas Eropa,” katanya dalam Rapat Kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).
Karenanya, menurut Prabowo, kabinet gemuk bukanlah masalah asal seluruh pembantunya tersebut mampu bekerja dengan efisien dan tidak seenaknya.
Dalam Rapat Kabinet perdana itu, Prabowo juga meminta kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tujuh Menteri Koordinator (Menko), dan menteri-menteri lainnya untuk menelusuri kembali anggaran negara yang telah dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berikut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2025 untuk masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L).
Dia menegaskan bahwa belanja-belanja untuk kegiatan yang tak terlalu penting yang bersifat seremonial hingga perjalanan luar negeri harus dikurangi. Dus, anggaran publik dapat lebih dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding belajar Pramuka ke negara lain ya. Saya minta efisien,” tegas Prabowo.
Dalam Rapat Koordinasi Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan DIPA TA 2024–2025 serta Penataan Barang Milik Negara (BMN) K/L, di Kementerian Keuangan, Rabu (23/10/2024), Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan bakal merestrukturisasi RKAKL dan DIPA TA 2024-2025.
Pada saat yang sama, perempuan yang karib disapa Ani itu juga bakal menata BMN yang digunakan oleh kementerian dan lembaga sebagai kantor. Menurutnya, berbagai pengaturan ulang tersebut perlu dilakukan karenapersonel Kabinet Merah Putihterbilang banyak.
“Dengan adanya perubahan dan munculnya Kementerian/Lembaga baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap RKAKL dan DIPA,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (23/10/2024).
Selain itu, restrukturisasi RKA dan DIPA itu juga penting dilakukan agar semua program kerja Prabowo dapat berjalan seluruhnya.
“Namun, tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik,” pungkasnya. (SP. tb)
