tabloidbongkar. com – Pengamat Politik Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam, menyoroti aksi ngopi bareng antara Presiden Joko Widodo adengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman pada acara peresmian Jakarta Fair 2023 pada Rabu malam, 14 Juni 2023.
Dia menilai hal itu tidak etis.
Umam mengatakan, sebagai ketua MK Anwar harusnya menjalankan standar etik untuk menjaga indepedensi kehakimannya.
Apalagi, momentum pertemuan itu berdekatan dengan pengumuman keputusan gugatan uji materi soal sistem Pemilu 2024 yang digelar pada hari ini, Kamis, 15 Juni 2023.
“Untuk itu, hakim MK harus menjaga jarak dengan siapapun, khususnya elemen politik dan kekuasaan,” kata Umam saat dihubungi, Kamis, 15 Juni 2023.
Anwar diingatkan soal netralitas dan independendsi MK
Umam menilai tindakan Anwar yang tidak menjaga jarak dengan penjabat politik dan kekuasaan bisa mempengaruhi netralitas dan indepedensi putusan Mahkamah Konstitusi.
Dia pun mengingatkan Anwar soal Peraturan MK No 3 Tahun 2003 BAB III Pasal 3 ayat 1, yang berbunyi:
“Hakim MK harus menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan.”
Tak hanya dengan Jokowi, Umam mengatakan kebiasaan kongkow Ketua MK dengan elit politik juga pemangku kekuasaan lainnya juga patut disayangkan. Musababnya, standar etik MK harus ditegakkan.
“Ketua MK harus memberi bisa menjadi teladan yang baik untuk hakim-hakim dalam sistem yuridis di Indonesia,” kata dia.
Sebelumnya, Anwar Usman terlihat menemani Presiden Jokowi dalam acara pembukaan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair ke-54 pada Rabu malam kemarin.
Keduanya bahkan sempat duduk satu meja saat menyeruput kopi di sebuah gerai. Selain itu, Jokowi juga ditemani oleh adiknya yang merupakan istri Anwa, Idayati, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Jokowi sendiri telah membantah bahwa dirinya membahas putusan soal uji materi sistem pemilu bersama Anwar Usman dalam pertemuan itu.
Dia menyatakan tak ikut campur soal putusan tersebut.
“Ada banyak orang, nggak ada (bahas keputusan MK), nggak pernah campur aduk seperti itu, nggak pernah kita,” ujar Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Juni 2023.(R.tb)
