Orang kepercayaan Bobby yang dimaksud adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, TOPG. Dia bersama 5 orang lainnya diamankan saat KPK melakukan OTT di Mandailing Natal, Sumut, Kamis (26/6/2025) malam.
Saat Bobby masih menjadi Wali Kota, TOPG menjabat Plt Sekda Kota Medan. Kemudian, diboyong ke Pemprov Sumut, tak lama setelah Bobby dilantik sebagai gubernur.
Bobby menegaskan, sebagai pejabat tertinggi di lingkungan Pemprov Sumut, mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK. Kalau memang ke depan KPK membutuhkan keterangan, Bobby siap hadir.
“Namanya proses hukum, kita siap saja kalau dimintai keterangan,” tegas Bobby usai menghadiri agenda resmi di Kantor Gubernur Sumut, Senin (30/6/2025).
Bobby mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terbuka dan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan. Apalagi, kata Bobby, KPK menyebut ada dugaan aliran uang yang masuk ke jajaran pejabat Pemprov.
Kalau ada aliran uang yang masuk ke jajaran Pemprov, ke atas atau ke bawah, tentu harus dijelaskan,” jelas menantu Presiden Ke-7 Joko Widodo tersebut.
Sebagai kepala daerah, Bobby menyatakan memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung penuh penegakan hukum. Sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan.
Suami dari putri ke-2 Jokowi, Kahiyang Ayu ini memastikan, segala bentuk data atau dokumen yang dibutuhkan penyidik KPK, akan disuplai sesuai permintaan penyidik. “Itu komitmen kami,” tegas politisi Gerindra itu.
Namun, sebagai atasan, Bobby merasa terpukul dan kecewa atas perilaku anak buahnya. Padahal, selama ini, Bobby mengaku sudah berulang kali mengingatkan para anak buahnya untuk menjauhi praktik korupsi.
Kendati demikian, Bobby menyadari bahwa sistem pengawasan dan pencegahan tidak selalu bisa menjangkau semua tindakan individu. Dia pun menyebut kejadian ini sebagai bahan evaluasi besar bagi pemerintahannya.
“Nah, ini kadang yang orang suka lalai atas tanggung jawab dan wewenangnya. Jadi, kita selalu mengingatkan jangan korupsi,” ungkapnya.
Bobby juga memastikan, Pemprov Sumut tidak bakal memberikan bantuan hukum terhadap TOPG. Dia pun menyebut, TOPG akan segera dinonaktifkan dari jabatannya. “Tapi, penggantinya belum kami tentukan,” ujarnya singkat.
Meski proyek infrastruktur kini berada dalam sorotan, Bobby memastikan program pembangunan tetap akan berjalan sesuai rencana. Kata dia, pekerjaan fisik belum dimulai, sehingga tidak akan terganggu.
“Ya harus dilanjutkan. Bukan karena seseorang, pekerjaannya bisa batal,” ujarnya.
Seperti diketahui, KPK menggelar OTT di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis malam (26/6/2025). Enam orang ditangkap dan langsung diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah pemeriksaan, satu orang dilepas, sementara lima lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Tiga tersangka merupakan penerima suap, yaitu Kadis PUPR Sumut TOPG, Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RES, dan PPK Satker PJN Wilayah I SH. Sedangkan dua lainnya adalah pihak pemberi suap, yaitu Direktur Utama PT DNG MAES, dan Direktur Utama PT RN MRDP.
Kelimanya diduga terlibat dalam praktik suap terkait pengaturan pemenangan proyek jalan dengan total nilai mencapai Rp 231,8 miliar di lingkungan Pemprov Sumut dan Satker PJN Wilayah I.
Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan, pihaknya bakal menelusuri jejak aliran uang suap proyek ke tingkat pimpinan. Bila ditemukan indikasi uang mengalir ke atasan Topan atau pejabat lain, penyidik tidak segan memanggil untuk diperiksa.
“Kami saat ini sedang melakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu mengalir. Dari total Rp 2 miliar yang kami ketahui, sebagian sudah didistribusikan secara tunai, sebagian ditransfer, dan masih ada sisa Rp 231 juta,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Menurut Asep, KPK juga sudah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri pergerakan uang haram tersebut. Jika dalam penelusuran ditemukan indikasi aliran uang dari pejabat tingkat atas, maka mereka akan dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban. Bahkan, pemeriksaan juga bisa dilakukan meski tidak ditemukan aliran dana secara langsung.
“Kalau memang uang itu mengalir ke atasannya, ke sesama kepala dinas, atau bahkan ke Gubernur, tentu akan kami klarifikasi. Tidak ada yang dikecualikan,” tegas Asep.
Asep juga membenarkan bahwa Bobby sempat berkunjung ke KPK pada April lalu. Namun, dia menyebut pertemuan tersebut bersifat umum dan tidak secara khusus membahas proyek yang kini sedang diusut.(JA. Tb)
