tabloidbongkar. com -DPRD DKI Jakarta menggelar dua agenda rapat paripurna (Rapur) agenda penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan pidato mengenai ranperda perubahan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2025. Sebelum penutupan, Anggota DPRD Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Hakim Lubis, melakukan interupsi.
Salah satunya yakni mengkritik adanya aksi pungutan Liar ( Pungli ) dalam proses penyediaan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Penyedia Jasa Perorangan Lainnya (PJLP).
Ali menjelaskan hal itu ia mengetahui dari aduan masyarakat saat dirinya tengah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. “Pada saat berjemur PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli,” kata Ali Lubis di dalam rapur di gedung DPRD Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025
Menurut dia, aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin, yang sedang mencari kerja.
“Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus Pungli ucapnya.
Ia meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk menuntaskan masalah pungli lowongan kerja PPSU ini dan harus turun kelapangan menyelidiki pelaku-pelaku pungli ini.
“Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta,” tuturnya. (ARD. Tb)
