tabloidbongkar.com – Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan tujuh jembatan kritis di jalur lintas tengah Aceh yang rusak akibat banjir dan longsor beberapa waktu lalu.
Ruslan menegaskan, lambannya penanganan infrastruktur vital tersebut berpotensi memutus jalur nasional dan mengisolasi wilayah tengah Aceh.
“Ini jalur utama nasional lintas tengah. Jika akses ini terganggu, dampaknya sangat puas, mulai dari terisolasinya masyarakat hingga lonjakan harga kebutuhan pokok,” kata Ruslan, dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (30/12/2025).
Tujuh jembatan yang menjadi sorotan berada di sepanjang jalur lintas tengah Aceh, meliputi Jembatan Teupin Mane KM 10, Wehni Kulus KM 47, Enang-Enang KM 50, Krung Rongka KM 60, Tenge Besi KM 62, Timang Gajah KM 65, Jembatan Jamur Ujung KM 80, serta satu box culvert di Lampahan KM 73.
Ruslan menekankan, proses pembangunan kembali jembatan-jembatan tersebut harus dilakukan dengan perencanaan matang dan skema yang tepat. Salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan, kat dia, dengan memperhatikan kondisi geografis, alur sungai dan faktor keselamatan.
Menurutnya, jalur lintas tengah selama ini menjadi tulang punggung transportasi orang dan barang di wilayah tengah Aceh. Oleh karena itu, tipe dan desain jembatan pengganti harus dirancang dengan memperhitungkan tingkat kerawanan bencana, terutama longsor.
“Wilayah tengah memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Jembatan yang dibangun ulang harus benar-benar kuat dan aman agar tidak kembali rusak saat bencana terjadi,” tuturnya.
Meski demikian, Ruslan meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga agar melakukan penghitungan risiko bencana secara menyeluruh dalam penentuan desain jembatan.
Ia menegaskan, jalur Bireuen merupakan akses strategis yang menjadi penghubung dataran tinggi Gayo dan wilayah tengah Aceh ke Medan maupun Banda Aceh.
“Ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dan denyut ekonomi daerah. Jalur lintas tengah harus segera dipastikan aman, layak, dan berfungsi optimal,” katanya. (JA.tb)
