tabloidbongkar. com -Para pelaku usaha hotel dan restoran di Jakarta mengaku terpaksa akan melakukan pemangkasan karyawan dalam waktu dekat akibat penurunan tingkat hunian yang signifikan sepanjang kuartal pertama 2025
Berdasarkan survei Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta) terhadap para anggotanya, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan okupansi.
Kondisi ini mendorong 70 persen responden menyatakan akan mengurangi jumlah tenaga kerja jika tidak ada intervensi kebijakan yang mendukung pemulihan sektor ini.
Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono mengatakan, tekanan terhadap para pengusaha datang dari dua sisi yakni pendapatan yang menurun drastis dan biaya operasional naik tajam.
Kenaikan biaya operasional dimaksud seperti tarif air PDAM yang naik 71 persen, harga gas yang melonjak 20 persen, hingga kenaikan UMP sebesar 9 persen pada tahun ini.
Survei tersebut juga mengungkap bahwa 90 persen responden akan mengurangi pekerja harian (daily worker), sementara 36,7 persen menyatakan bakal memangkas staf tetap sebanyak 10 persen hingga 30 persen.
Kondisi diperburuk oleh kebijakan penghematan anggaran pemerintah yang menyebabkan penurunan pesanan dari segmen pasar institusi. Sebanyak 66,7 persen responden menyebut penurunan terbesar berasal dari pasar pemerintah.
Di sisi lain, kontribusi wisatawan mancanegara terhadap okupansi di Jakarta masih minim, hanya sekitar 1,98 persen per tahun dalam lima tahun terakhir.
Tak hanya tekanan finansial, pelaku industri juga mengeluhkan kerumitan regulasi dan proses perizinan seperti izin lingkungan, sertifikat laik fungsi, hingga perizinan minuman beralkohol. “Selain itu, proses birokrasi yang panjang, duplikasi dokumen
antarinstansi, serta biaya yang tidak transparan dinilai menghambat kelangsungan usaha,” lanjut Sutrisno.
Lantaran itu, PHRI Jakarta meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret, termasuk melonggarkan anggaran perjalanan dinas, menertibkan akomodasi ilegal, dan menyederhanakan perizinan.
Tanpa dukungan nyata, sektor hotel dan restoran bisa mengalami krisis berkepanjangan yang berdampak luas, termasuk terhadap UMKM, petani, hingga pelaku seni dan budaya. Ia juga mengingatkan bahwa industri hotel dan restoran selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah DK Jakarta dengan rata-rata sumbangan sekitar 13 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 603 ribu tenaga kerja yang bergantung pada sektor akomodasi dan makanan-minuman di Jakarta.
“Penurunan kinerja sektor ini juga membawa efek domino terhadap sektor lain seperti UMKM, petani, pemasok logistik, dan pelaku seni-budaya, mengingat eratnya keterkaitan rantai pasok dan ekosistem industri pariwisata,” tegas Sutrisno.(SP. tb)
