Anggota Komisi IV DPR Jaelani menilai, tren penurunan harga beras tidak lepas dari langkah Pemerintah dalam menertibkan ekosistem perdagangan beras di Tanah Air. Yaitu, penertiban beras oplosan dan gencarnya operasi pasar patut diapresiasi.
“Hal ini terbukti mampu menekan harga beras di sebagian besar daerah,” ujar Jaelani dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga beras di Zona I meliputi Jawa, Lampung, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi dan Zona II meliputi Sumatera selain Lampung, Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan mulai menurun. Sementara di Zona III yang meliputi Maluku dan Papua masih relatif mengalami kenaikan.
Jika pada akhir Agustus terdapat 214 daerah yang mengalami tren kenaikan harga beras, maka pada awal September jumlahnya menurun drastis menjadi 100 daerah. Artinya, terdapat 114 daerah yang kini mengalami penurunan harga beras.
Jaelani meminta agar Pemerintah tidak cepat berpuas diri terlebih dahulu. Mengingat, masih ada 100 daerah terutama di wilayah Zona III yang mengalami kenaikan harga beras sehingga perlu perhatian serius.
Pemerintah, saran dia, perlu terus melakukan perbaikan dalam ekosistem perdagangan beras, termasuk memperluas jangkauan operasi pasar. Jangan sampai masyarakat di wilayah timur Indonesia terus menanggung beban harga beras yang tinggi.
Selain itu, Jaelani menyoroti pentingnya peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga. Bulog harus lebih proaktif dalam melakukan distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke wilayah-wilayah yang rawan lonjakan harga dan jangan hanya fokus di Jawa dan Sumatra.
Pasokan CBP harus lebih digencarkan ke kawasan timur Indonesia. Dengan begitu, disparitas harga antarwilayah dapat ditekan,” pinta politikus PKB ini.
Jaelani juga mendorong adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Mulai dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag) hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Hal ini untuk memastikan pasokan beras tidak hanya tersedia, tetapi juga terdistribusi secara merata dengan biaya logistik yang efisien.
“Kami akan terus mengawal agar Pemerintah tidak hanya fokus pada stabilisasi jangka pendek melalui operasi pasar, tetapi juga pembenahan sistem tata niaga dan distribusi beras secara menyeluruh,” beber Jaelani.
Senada, anggota Komisi VI DPR Riyono mengatakan, intervensi Pemerintah untuk menekan harga masih sangat minim, terutama di wilayah-wilayah rawan. Jadi, harus segera dilakukan intervensi di daerah rawan kenaikan harga pangan khususnya di wilayah perbatasan dan Pulau Jawa.
Pemerintah seharusnya dapat mengendalikan harga beras di setidaknya 60 persen daerah di Pulau Jawa,” desak Riyono dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).
Riyono menilai, keterlambatan penyaluran beras karena Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi penyebab utama, sehingga mengakibatkan lonjakan harga di pasaran.
Selain itu, Riyono mengkritik keputusan Pemerintah yang justru menghentikan penyaluran beras SPHP saat panen raya, sehingga menyebabkan harga beras melonjak.
Jadi Pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman dan tidak mengulang kesalahan yang sama,” kata politikus PKS ini, mengingatkan.
Dia berpendapat, harga komoditas pangan strategis seperti beras seharusnya dikendalikan sepenuhnya oleh negara, mirip dengan bagaimana Pemerintah mengendalikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bulog berhasil menekan harga beras secara signifikan melalui operasi pasar besar-besaran yang digelar di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah berkomitmen penuh menjaga ketersediaan pangan dengan harga terjangkau,” tegas Amran dalam keterangannya, Senin (9/9/2025).
Salah satu langkah nyata, kata Amran, adalah penyaluran beras SPHP secara masif yang terbukti efektif meredam lonjakan harga. Operasi pasar ini adalah wujud nyata kehadiran Pemerintah untuk melindungi rakyat. (SP. Tb)
