tabloidbongkar. com -Pasangan bakal capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menyusun visi dan misi dalam menghadapi Pilpres 2024. Prabowo dan Gibran mengusung visi, ‘Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045’.
Dari visi itu, terdapat 17 program prioritas yang akan dicapai oleh pasangan Prabowo-Gibran.
Satu di antaranya, mereka ingin melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Menurut Prabowo-Gibran, salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.
Mereka juga memandang penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.
“Pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” tulis misi Prabowo-Gibran Kamis (16/10/2023).
Misi lain Prabowo Gibran, ingin mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Menurut mereka, pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara.
Untuk itu, maka pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama. Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, dan kedelai, dan tebu.
Mereka pun menargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada
Indonesia berpeluang bisa menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk biodiesel dan bio-avtur dari sawit, bioethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau lainnya dari angin, matahari, dan panas bumi.
Pada 2029 dengan sumber daya alam yang ada, sangat optimis program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 akan dapat tercapai.
Mereka juga memandang kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik, sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.
Misi ketiga, Prabowo-Gibran ingin penyempurnaan sistem penerimaan negara. Pemerintah akan melaksanakan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 23A secara taat asas, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara.
Diharapkan lembaga ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Keempat, reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Prabowo- Gibran memandang politik adalah unsur penting dari kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa agar peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat diakomodasi dengan baik.
Untuk itu, diperlukan upaya meminimalisasi sistem politik uang serta meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik. Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi.
Menurut mereka, birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. “Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan, serta pembinaan karier,” tulis misi Prabowo-Gibran.
Kelima, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Prabowo-Gibran memandang korupsi menyebabkan kebocoran diberbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara dan mengakibatkan rusaknya perekonomian negara serta sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat.
Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan perlu secara terstruktur dilakukan. Pemberantasan korupsi seimbang menitik beratkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara.
Bila kebijakan ini dapat dilakukan dengan seksama, kata mereka, akan diperoleh manfaat ekonomi yang merata dan efisien, tambahan pembiayaan pemerintah serta percepatan kemajuan negara. Keenam, pemberantasan kemiskinan.
Menurut misi mereka, kemiskinan merupakan cerminan dari kurangnya akses terhadap hasil pembangunan bagi masyarakat. Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari tumbuhnya berbagai tindak kriminal dan permasalahan sosial, termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas.
Untuk itu, pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam dua tahun pertama pemerintahan.
Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan di bawah 6% di akhir 2029. Ketujuh, pencegahan dan pemberantasan narkoba. Bagi Prabowo-Gibran, penggunaan narkoba adalah salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.
Untuk itu, langkah- langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba harus dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh dimulai dari kesadaran dalam keluarga. Kedelapan, menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prabowo- Gibran ingin meningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
Menurut mereka, akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas akan sangat membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Program BPJS Kesehatan yang sedang diselenggarakan saat ini perlu ditingkatkan dan didukung dengan penyediaan obat bagi seluruh rakyat.
Untuk itu, peningkatan program BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat menjadi perhatian utama pemerintah. (RD. tb)
